Peneliti Utama Polling Institute, Kennedy Muslim, mendukung wacana hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pada Pilpres dan Pileg jika bertujuan untuk memperbaiki sistem demokrasi.

Kennedy mengatakan adanya sistem Pemilu serempak yang dianut pada 2 pemilu terakhir merupakan konsekuensi dari pemilu serempak. Akibatnya, publik terkesan hanya fokus pada kontestasi Pilpres. Sementara Pileg, yang juga rentan mengalami kecurangan kurang mendapat perhatian.

“Ini merupakan konsekuensi dari sistem Pemilu serempak yang kita anut selama 2 pemilu terakhir yang menyebabkan konsentrasi dan perhatian publik termasuk media hanya terfokus pada kontestasi Pilpres berujung pada perhatian serta kontrol terhadap rekapitulasi Pileg menjadi sangat lemah dan rentan terhadap pengaruh dan permainan jual beli suara karena kontrol yang sangat lemah,” kata Kennedy, seperti dilansir detik.com, Selasa (27/2/2024).

Selain itu pengawasan yang lemah terjadi pada proses rekapitulasi partai dan caleg yang sudah hampir pasti tidak lolos dari informasi quick count. Tak hanya itu, insentif bagi pihak yang menjaga suara sangat minimal sehingga rentan disusupi kepentingan-kepentingan pihak lain. Oleh karenanya, Kennedy mendukung adanya hak angket tidak hanya untuk Pilpres tetapi juga untuk Pileg agar memperbaiki sistem demokrasi.

“Hak angket untuk proses Pileg bukan hanya Pilpres selama bertujuan memperbaiki sistem demokrasi ke depan dalam menjamin legitimasi proses Pemilu yang baru kita langsungkan dan juga untuk pelajaran bagi proses kepemiluan ke depan penting untuk didukung publik guna meningkatkan kepercayaan publik kepada sistem pelembagaan demokrasi,” kata Kennedy.